Home / Pusat & Provinsi / Soal RUU Omnibus Law Kesehatan, Jangan Sampai Merugikan Kalangan Medis dan Masyarakat – DPW PKS Jawa Barat
Soal RUU Omnibus Law Kesehatan, Jangan Sampai Merugikan Kalangan Medis dan Masyarakat – DPW PKS Jawa Barat

Soal RUU Omnibus Law Kesehatan, Jangan Sampai Merugikan Kalangan Medis dan Masyarakat – DPW PKS Jawa Barat


Sejumlah organisasi kesehatan di Jawa Barat menolak hadirnya rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law terkait dunia kesehatan yang saat ini masih digodok di DPR RI.

Terkait hal ini, anggota DPRD Jabar, Iwan Suryawan, mengaku bisa memahami keresahan kalangan dunia kesehatan dan medis Jabar yang mengkhawatirkan RUU Omnibus Law kesehatan ini akan merugikan dunia medis dan masyarakat.

“Saya rasa ini perlu ada kajian bersama antara organisasi kesehatan yang ada di Indonesia dengan dewan di Senayan,” ujar Iwan ketika dihubungi Jumat (18/11/2022).

Menurut Iwan, kajian bersama ini dinilai sangat penting agar jangan sampai masalah kesehatan di Indonesia justru akan merugikan kalangan medis dan masyarakat.

Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar ini juga menekankan agar hal ini perlu direspons oleh kalangan dewan di Senayan yang akan membahas RUU ini berhubung masih di Prolegnas dan jangan sampai mengesampingkan masukan dari kalangan organisasi kesehatan di Indonesia.

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply