PKS Mendesak Perbaikan Sistemik – DPW PKS Jawa Barat

Bandung – Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Sukabumi. Kasus ini diduga terkait dengan konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, KH. Drs. Tetep Abdulatip, M.Ag atau akrab disapa mang Tetep, menegaskan bahwa program MBG adalah kebijakan visioner dengan niat baik, namun harus dikelola secara lebih profesional agar tidak menimbulkan risiko serius bagi anak-anak.

“Fraksi PKS menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah keracunan massal ini. Kita tidak boleh diam; anak-anak kita berhak mendapatkan makanan bergizi, aman, dan halal. Ini tanggung jawab moral kita bersama—pemerintah, sekolah, masyarakat, DPRD—untuk memastikan tidak ada kebijakan baik yang berubah menjadi bumerang,” ujar Mang Tetep di Bandung, Rabu (24/9/2025).

Di Kecamatan Cipongkor, KBB, jumlah korban keracunan dilaporkan mencapai sekitar 600 siswa setelah dua gelombang keracunan terjadi dalam waktu berdekatan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), menghentikan sementara distribusi MBG, serta membuka posko kesehatan darurat.

Sementara itu, di Sukabumi, sebanyak 32 siswa SMK Doa Bangsa Palabuhanratu juga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Lima di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisi yang cukup parah. Hasil uji laboratorium mengonfirmasi adanya kontaminasi jamur dan bakteri pada sampel makanan, diduga kuat akibat penyimpanan dan distribusi yang tidak higienis.

Mang Tetep menilai bahwa insiden ini harus menjadi momentum introspeksi kolektif.

“Kelemahan tata kelola, mulai seleksi penyedia, pengawasan di lapangan, standar distribusi, hingga pengambilan sampel makanan—semua harus dievaluasi secara menyeluruh. Tidak cukup hanya teknis, ini soal amanah terhadap generasi penerus,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Mang Tetep menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti hanya di wilayah Bandung Barat atau Sukabumi saja, tetapi harus dilakukan di seluruh Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota perlu membuka ruang evaluasi yang menyeluruh dengan melibatkan masyarakat dan orang tua secara aktif agar pengawasan kualitas makanan lebih partisipatif.

Ia juga menekankan, transparansi dan akuntabilitas publik wajib menjadi prinsip utama dalam setiap tahap, mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, distribusi, hingga pemeriksaan laboratorium. 

“Semua harus terbuka dan bisa diaudit oleh publik, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Selain itu, Mang Tetep meminta agar pendampingan terhadap korban dan keluarganya dilakukan dengan serius, tidak hanya dalam aspek medis, tetapi juga dukungan psikologis. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan standar higienis bagi seluruh penyedia MBG. 

“Setiap dapur yang mengelola MBG harus benar-benar lolos uji laik sehat, diperiksa secara rutin, dan tidak cukup hanya mengurus dokumen administratif,” tambahnya.

Mang Tetep juga mendesak adanya sanksi tegas bagi penyedia yang lalai atau terbukti membahayakan kesehatan siswa. 

“Kalau terbukti lalai, jangan ada kompromi. Anak-anak kita tidak boleh menjadi korban dari kelalaian dan keserampangan manajemen,” tegasnya lagi.

“Fraksi PKS Jawa Barat berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola MBG, agar ke depan program ini berjalan profesional, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tandas Mang Tetep.

PKS berharap semua korban segera pulih dan program MBG bisa kembali berjalan dengan pengawasan ketat, demi menjaga kualitas gizi dan keselamatan anak-anak Jawa Barat.