Transparansi Kuncinya – DPW PKS Jawa Barat

KBRN,Bandung: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, angkat suara terkait polemik dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di Bank Indonesia. Menurutnya, persoalan ini bukan semata angka, melainkan soal komunikasi data antar-lembaga yang harus dibenahi demi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Perbedaan data antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar harus segera diklarifikasi. Ini menyangkut uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, bukan jadi bola liar di ruang publik,” tegas Iwan dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Polemik mencuat usai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Berdasarkan data BI per 15 Oktober 2025, posisi kas Pemprov Jabar tercatat Rp4,17 triliun, angka yang kemudian dibantah oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Gubernur langsung merespons dengan menyatakan bahwa dana tersebut bukan deposito, melainkan kas daerah dalam bentuk giro. Ia menegaskan, posisi kas per 30 September 2025 itu merupakan dana operasional yang wajib tersedia untuk membiayai proyek pembangunan hingga akhir tahun anggaran.

“Dana ini bukan diparkir untuk bunga. Ini kas aktif dalam bentuk giro yang bisa dipantau harian. Bahkan per 22 Oktober, saldo kas sudah turun drastis ke kisaran Rp2,4 hingga Rp2,6 triliun,” ujarnya.​

Ia juga menyatakan siap mencopot pejabat yang terbukti menyimpan dana dalam bentuk deposito tanpa alasan yang jelas. Langkah ini dinilai sebagai komitmen untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Iwan Suryawan mengapresiasi respons cepat Gubernur yang langsung berkoordinasi dengan Kemendagri dan BI. Menurutnya, tindakan itu menunjukkan keseriusan dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kalau ada oknum yang sengaja menahan dana, harus ditindak. Kami di DPRD mendukung penuh langkah pembenahan ini,” kata politisi PKS itu.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Iwan menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran oleh OPD. Menurutnya, dana yang menganggur adalah cerminan dari kinerja belanja yang belum maksimal.

“Angka Rp4,17 triliun, atau berapapun yang terbukti mengendap, adalah lampu kuning. OPD harus lebih proaktif dan efisien dalam mengeksekusi program,” ujarnya.

Ia menyebut dana tersebut seharusnya segera dialokasikan untuk sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Penundaan belanja, kata dia, sama dengan menunda kesejahteraan rakyat.​

DPRD Jabar, lanjut Iwan, akan memanggil Kepala OPD untuk meminta penjelasan terkait hambatan penyerapan anggaran. “Kami ingin tahu kenapa dana ini belum turun ke desa-desa. Ini harus jadi momentum evaluasi,” tandasnya.

Iwan juga menyoroti dampak jangka panjang dari isu ini terhadap kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan fiskal daerah harus transparan dan komunikatif.

“Kepercayaan adalah modal utama. Ketika publik ragu, maka seluruh kinerja pemerintahan daerah ikut terganggu,” ujarnya.

Ia mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan perbedaan data di ruang teknis, bukan terus-menerus di ruang publik. Menurutnya, kritik dari pusat harus dijadikan masukan, bukan polemik.

“Menteri Purbaya dan Gubernur KDM adalah figur publik. Kami harap perdebatan ini segera selesai demi kepentingan rakyat,” ucapnya.

DPRD Jabar melalui Badan Anggaran akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas hasil kunjungan Gubernur ke BI dan Kemendagri. Tujuannya, memastikan tidak ada informasi yang tertutup dari legislatif.

“Kami akan gunakan hak budgeting dan pengawasan secara maksimal. Setiap rupiah APBD harus jelas jejaknya dan kembali ke rakyat dalam bentuk program nyata,” tutup Iwan.

Sumber: rri.co.id