Evaluasi Besar-besaran MBG di KBB, Wakil Rakyat Minta Bupati Kumpulkan Semua Pengelola SPPG – DPW PKS Jawa Barat

PIKIRAN RAKYAT – Anggota DPRD Jabar dari Dapil Bandung Barat, Sri Dewi Anggraini, mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan banyak siswa di Bandung Barat keracunan, ditutup sementara.

“Kasus keracunan terjadi dalam waktu berdekatan. SPPG di sana harus ditutup sementara sampai benar-benar siap beroperasi dengan standar keamanan yang mumpuni,” kata Dewi kepada Pikiran Rakyat, 16 Oktober 2025.

Dewi menekankan, tanggung jawab SPPG bukan hanya menyediakan makanan bergizi gratis (MBG). Proses dalam menyediakan makanan tersebut pun perlu diperhatikan.

“Tujuan awal dari MBG ini, kan, agar anak-anak terpenuhi gizinya sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi demi target Indonesia Emas. Namun, ketika faktanya banyak siswa yang keracunan, berarti ada yang salah dengan pengelolaannya,” kata Dewi.

Dewi juga meminta Bupati Bandung Barat ‘Jeje’ Ritchie Ismail mengumpulkan semua pengelola SPPG yang ada di Bandung Barat. “Lalu melakukan sosialisasi kepada mereka agar standar keamanan dalam menyediakan MBG betul-betul diperhatikan,” ujar Dewi.

Belum Tetapkan KLB

Bupati Bandung Barat, Jeje, menyatakan bahwa pihaknya belum akan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), meskipun kasus keracunan makanan kembali terjadi. Status KLB sebelumnya pernah diberlakukan pada kasus keracunan di Cipongkor dan Cihampelas, yang berdampak pada ribuan siswa.

“Saya belum menetapkan status KLB karena penanganan kali ini lebih cepat. Fokus utama kami adalah memastikan seluruh pasien siswa di SMPN 1 Cisarua ini tertangani dengan baik,” tutur Jeje sebagaimana diberitakan wartawan Pikiran Rakyat, Deni Supriatna, 15 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Jeje mengungkapkan bahwa koordinasi lintas lembaga melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah dilakukan. Koordinasi ini mencakup pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Evaluasi harus berjalan baik dan pengawasan diperketat. Jangan sampai program yang baik ini justru menimbulkan dampak buruk,” ujarnya.***