Buruh Migran, Sekolah Budaya Kerja Bangsa – DPW PKS Jawa Barat

Bandung — Peringatan Hari Buruh Internasional kerap dimaknai sebagai momentum menuntut upah layak dan perluasan lapangan kerja. Namun di balik persoalan itu, terdapat tantangan yang lebih mendasar dan sering luput dibahas: budaya kerja bangsa.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Migran DPW PKS Jawa Barat, Chaidir, S.E., menilai bahwa persoalan dunia kerja Indonesia bukan semata soal kuantitas pekerjaan, melainkan kualitas manusia kerja. Lemahnya disiplin, orientasi hasil yang belum kuat, serta toleransi terhadap ketidakefisienan membuat produktivitas sulit tumbuh secara berkelanjutan.

“Dunia kerja kita masih menghadapi masalah budaya. Bukan karena tenaga kerjanya malas, tetapi karena sistem dan etos kerjanya belum benar-benar tertanam,” ujar Chaidir saat ditemui di Kantor DPW PKS Jawa Barat, Bandung, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, kondisi ini berdampak panjang: produktivitas rendah berujung pada upah stagnan, pekerjaan kehilangan martabat, dan tenaga kerja lokal sering kalah bersaing, bahkan di negerinya sendiri.

Buruh Migran sebagai Agen Pembelajaran Budaya Kerja

Di tengah keterbatasan tersebut, Chaidir melihat pengalaman buruh migran Indonesia di luar negeri sebagai peluang strategis yang kerap disalahpahami. Selama ini, buruh migran lebih sering dipandang dari sisi remitansi ekonomi. Padahal, yang tak kalah penting adalah remitansi nilai dan budaya kerja yang mereka pelajari secara langsung.

Di berbagai negara tujuan, buruh migran Indonesia berhadapan dengan sistem kerja yang disiplin, standar mutu yang jelas, serta etos profesional yang telah mengakar. Mereka belajar tepat waktu, patuh pada SOP, menjaga keselamatan kerja, dan menghargai kinerja secara objektif.

“Ini adalah sekolah budaya kerja paling konkret. Mereka belajar bukan dari teori, tapi dari pengalaman harian,” jelas Chaidir.

Sayangnya, pengalaman tersebut sering berhenti pada level personal. Negara belum sepenuhnya menyiapkan mekanisme agar nilai-nilai itu ditarik kembali dan ditularkan ke dunia kerja di dalam negeri.

Padahal, menurut Chaidir, jika pengalaman buruh migran dikelola secara sistemik, dampaknya bisa sangat luas. Budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional akan melahirkan organisasi yang sehat, dunia usaha yang produktif, serta iklim investasi yang lebih dipercaya.

Ia menekankan bahwa kerja ke luar negeri seharusnya tidak dipandang sebagai jalan keluar sementara, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun manusia kerja Indonesia. Dalam kerangka ini, buruh migran bukan sekadar pencari nafkah, tetapi agen perubahan budaya kerja bangsa.

Chaidir juga menyoroti kegagalan banyak teori manajemen modern ketika diterapkan di Indonesia. Bukan karena konsepnya keliru, melainkan karena tidak sepenuhnya selaras dengan budaya lokal yang kolektif dan relasional. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani sistem global dengan nilai-nilai lokal.

“Manajemen tidak cukup berbicara angka dan target. Ia harus berbicara dengan bahasa budaya orang yang menjalankannya,” ujarnya.

Menurutnya, buruh migran yang pulang dengan pengalaman kerja global justru memiliki posisi strategis untuk menjembatani dua dunia tersebut—menggabungkan disiplin sistem dengan nilai gotong royong dan amanah yang hidup di masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan PKS Jawa Barat, memperbaiki dunia kerja adalah bagian dari amanat konstitusi: menciptakan pekerjaan layak, meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua itu hanya mungkin tercapai jika budaya kerja menjadi fondasi utama.

“Buruh migran bukan kegagalan nasional. Mereka adalah peluang transformasi. Jika kita kelola dengan benar, mereka membawa pulang masa depan budaya kerja Indonesia,” tutup Chaidir.