Home / Pusat & Provinsi (page 55)

Pusat & Provinsi

Revisi Kedua UU ITE, Fraksi PKS DPR RI Dorong Perkuat Keamanan Ekosistem Digital

Revisi Kedua UU ITE, Fraksi PKS DPR RI Dorong Perkuat Keamanan Ekosistem Digital

Jakarta - Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pembahasan masih berlangsung di Komisi I DPR RI. Pembahasan terakhir pada Rabu, (12/7) di DPR RI, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta mendorong penguatan keamanan ekosistem digital di Indonesia. “Fraksi PKS mendorong penguatan keamanan ekosistem digital di Indonesia dengan

Read More »

Kunjungi Sulsel, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama

Kunjungi Sulsel, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengadakan kunjungan ke Sulawesi Selatan, Rabu sampai Kamis, 12-13 Juli 2023. Beberapa agenda telah disiapkan oleh DPW PKS Sulsel untuk Presiden Partai. Seperti Dialog Kebangsaan dengan tokoh lintas agama dan budaya. Ketua PKS Sulsel, HM. Amri Arsyid mengemukakan bahwa Presiden PKS akan mengisi berbagai kegiatan

Read More »

Tolak RUU Kesehatan, Legislator PKS Sesalkan Pemerintah Tak Dengar Aspirasi Nakes

Tolak RUU Kesehatan, Legislator PKS Sesalkan Pemerintah Tak Dengar Aspirasi Nakes

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalbar 1, Alifudin, meminta pemerintah dan anggota DPR RI dari Fraksi lainnya untuk menyetop pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan ketahap berikutnya, hingga polemik RUU Kesehatan ini benar-benar tuntas. Fraksi PKS melalui juru bicaranya menyatakan menolak RUU Kesehatan dilanjutkan ke tahap rapat paripurna. Hal ini

Read More »

PKS: Penghapusan Mandatory Spending Kesehatan adalah Kemunduran

PKS: Penghapusan Mandatory Spending Kesehatan adalah Kemunduran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu dari dua fraksi yang menolak rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. Sebab, RUU yang menggunakan metode omnibus law itu menghapus pengeluaran wajib atau mandatory spending sebesar 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran, mandatory

Read More »

Sekjen PKS Apresiasi Pagelaran Wayang Kulit di HUT 77 Bhayangkara Polri

Sekjen PKS Apresiasi Pagelaran Wayang Kulit di HUT 77 Bhayangkara Polri

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyemarakkan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara dengan pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit ini, lanjut Habib Aboe, merupakan pilihan yang bijak untuk mengenalkan dan melestarikan budaya bangsa kepada masyarakat khususnya generasi muda. "Dengan menampilkan wayang, generasi muda

Read More »

Fraksi PKS Kritik Kinerja APBD 2022 Pemprov, Dari Perbaikan Jalan hingga Petani Millenial – DPW PKS Jawa Barat

Fraksi PKS Kritik Kinerja APBD 2022 Pemprov, Dari Perbaikan Jalan hingga Petani Millenial – DPW PKS Jawa Barat

Bandung, Jabar Ekspres – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat (Jabar) melontarkan sejumlah kritik terhadap capaian kinerja Pemprov Jabar di tahun anggaran 2022. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, Kamis (6/7). Juru bicara Fraksi PKS DPRD Jabar Iin Nur Fatinah mengungkapkan, capaian

Read More »

PKS Yakin Dukungan Purnawirawan TNI/Polri Kokohkan Jalan Kemenangan Anies

PKS Yakin Dukungan Purnawirawan TNI/Polri Kokohkan Jalan Kemenangan Anies

DETIKNEWS, JAKARTA - Sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira untuk Perubahan (FP3) memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). PKS menganggap dukungan yang diberikan FP3 bukan kaleng-kaleng dan bisa menjadi sumber masukan untuk Anies. "Bravo FP3. Bukan kaleng-kaleng kualitas dan kuantitas yang dukung. Bisa jadi sumber masukan dan inspirasi Mas Anies

Read More »

Legislator PKS Nilai ‘Mandatory Spending’ Layanan Kesehatan Kunci Utama Kendalikan Wabah

Legislator PKS Nilai ‘Mandatory Spending’ Layanan Kesehatan Kunci Utama Kendalikan Wabah

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan besaran persentase ‘mandatory spending’ layanan kesehatan menjadi hal penting untuk menjamin kelancaran pengendalian wabah. Hal ini disampaikannya dalam acara Forum Legislasi dengan tema ‘Efektifitas RUU Kesehatan Mengendalikan Penyakit Menular’, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Merujuk pada undang-undang eksisting, kata Kurniasih, besaran ‘mandatory spending’

Read More »