Dari Potensi Wisata Jadi Kemandirian Ekonomi – DPW PKS Jawa Barat

Bayangkan sebuah desa kecil yang dulunya sepi dan nyaris tak tersentuh pembangunan. Jalan desanya belum sepenuhnya mulus, dan sebagian anak muda memilih pergi ke kota karena menganggap tak ada masa depan di kampung halamannya. Tapi perlahan, keadaan berubah.

Warga mulai menata sumber air yang mengalir di tengah pematang sawah, menjadikannya kolam alami untuk rekreasi. Ibu-ibu membuka warung kecil, bapak-bapak menyiapkan lahan parkir, dan anak-anak muda mempromosikan tempat itu lewat media sosial. Tanpa disadari, desa itu menjadi ramai dikunjungi. Warga tak lagi menunggu bantuan datang — mereka bergerak.

Kini, desa itu mampu membiayai perawatan warganya yang sakit, hingga membantu anak-anak muda kuliah dari keuntungan usaha desa. Inilah wajah sejati dari kemandirian desa — bukan sekadar papan nama “Desa Wisata”, tapi desa yang benar-benar hidup dari potensi dan solidaritas warganya.

Desa punya daya hidup yang luar biasa. Di balik sawah, kebun, sungai, atau hutan bambu, selalu ada potensi wisata, budaya, atau produk unggulan yang bisa dikembangkan.

Otonomi desa memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya sendiri. Dengan dukungan dana desa dan keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan, masyarakat sebenarnya punya peluang besar untuk membangun kemandirian ekonomi — asal potensi lokalnya benar-benar digali.

Namun, yang menentukan bukan sekadar dukungan pemerintah, melainkan kesadaran warga desa itu sendiri untuk bergerak bersama. Semangat gotong royong yang menjadi ciri bangsa ini adalah modal sosial terbesar yang tak ternilai.

Langkah Menuju Desa Wisata yang Mandiri

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M. menjelaskan, langkah menjadikan satu desa sebagai desa wisata dimulai dari kesadaran lokal.

“Langkah pertama adalah membentuk pokja di tingkat desa yang bertugas memetakan potensi lokal,” ungkapnya dalam salah satu kontennya di Instagram @budiwanto_s.si.

Pokja inilah yang kemudian melakukan ratifikasi potensi — apakah berupa wisata alam, religi, budaya, atau seni. Setelah potensi itu dirumuskan, tim desa dapat berkoordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten untuk mendapat status desa rintisan wisata.

“Kalau dinilai layak, pemerintah kabupaten akan menerbitkan SK Bupati. Dari situ, desa bisa berkomunikasi lebih lanjut hingga tingkat provinsi untuk mendapatkan SK Gubernur,” lanjutnya.

Tahapan ini bukan sekadar administratif. Setelah diakui, desa akan mulai mendapat pembinaan, promosi, dan dukungan pembangunan pariwisata yang lebih terstruktur. Tapi, Pak Budiwanto menekankan bahwa kunci sesungguhnya ada di partisipasi warganya.

“Desa wisata itu bukan hanya label, tapi jalan untuk menggali potensi agar ekonomi masyarakat benar-benar bangkit. Ini bisa menjadi sumber pendapatan asli desa,” tutupnya.

Kisah desa yang bertransformasi jadi mandiri bukan mustahil terjadi di Jawa Barat. Dengan kekayaan alam, budaya, dan karakter masyarakatnya yang gotong royong, setiap desa sejatinya punya modal untuk tumbuh.

Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mulai — membentuk kelompok kerja, menggali potensi, dan menata langkah secara kolektif. Karena pada akhirnya, desa yang kuat akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang sejahtera akan memperkuat Indonesia dari akar rumputnya.