DPW PKS Jawa Barat

Tak Sekadar Dikirim Kerja, PKS Dorong Pekerja Migran Diperlakukan sebagai Manusia, Bukan Komoditas

Bandung — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkuat program Sahabat Migran Indonesia (SMI) di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali ke keluarganya di tanah air. Program ini diproyeksikan menjadi model nasional pendampingan pekerja migran berbasis pelayanan, penguatan sosial, dan perbaikan budaya kerja.

“Pekerja migran bukan angka dalam laporan atau sekadar nilai remitansi (uang kiriman dari luar negeri). Mereka adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang harus kita siapkan dan dampingi sejak sebelum berangkat, saat bekerja, sampai mereka pulang kembali ke keluarganya,” kata Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPW PKS Jawa Barat, Chaidir, dalam agenda Penguatan Sahabat Migran Indonesia (SMI) di Bandung, Sabtu (26/ 1/ 2026).

Konsolidasi SMI di Jawa Barat dipusatkan di Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Bandung Barat, tiga wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah pengirim besar Pekerja Migran Indonesia. Struktur SMI dibentuk secara berjenjang melalui sinergi antara DPP PKS, DPW PKS Jawa Barat, dan DPD PKS kabupaten/kota, dengan tujuan memastikan pendampingan pekerja migran berjalan terkoordinasi dari tingkat daerah hingga nasional.

“Kami ingin SMI ini hidup dan bekerja, bukan sekadar struktur di atas kertas. Ia harus menjadi rumah bagi pekerja migran dan keluarganya, tempat mereka mengadu, belajar, dan bangkit,” ujar Chaidir.

Ia menambahkan, SMI juga menjalin sinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai pintu awal penyiapan calon PMI. Menurutnya, pekerja migran perlu dibekali bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga mental kerja, disiplin, dan nilai moral agar mampu mandiri saat kembali ke masyarakat.

Dalam kerangka yang lebih luas, PKS memandang penguatan SMI sebagai bagian dari upaya memperbaiki budaya kerja dan relasi industrial di Indonesia. Selama ini, persoalan ketenagakerjaan kerap dipahami secara sempit—sebatas membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan—tanpa menyentuh persoalan mendasar seperti disiplin, akuntabilitas, kepemimpinan, dan saling percaya di tempat kerja.

“Banyak pekerja migran kita yang bekerja di Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan belajar langsung tentang budaya kerja yang tertib, menghargai waktu, dan menjunjung martabat manusia. Pengalaman itu bukan hanya bekal pribadi, tapi modal sosial ketika mereka pulang untuk membangun lingkungan kerja yang lebih sehat di kampung halamannya,” kata Chaidir.

Melalui SMI, pengalaman kerja para PMI dihimpun dan diterjemahkan menjadi program pendampingan ekonomi keluarga, penguatan sosial, serta kaderisasi berbasis nilai gotong royong, amanah, dan keadilan.

Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS menegaskan, SMI tidak hanya diarahkan pada advokasi kasus, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan dan penguatan sosial-ekonomi, sejalan dengan strategi partai dalam kerangka K2P2—Kader, Kaderisasi, Pelayanan, dan Pemenangan.

Hasil awal konsolidasi ditandai dengan terbentuknya struktur SMI di tingkat DPW dan DPD, meningkatnya pemahaman pengurus daerah terhadap peran strategis SMI, serta terbangunnya sinergi awal dengan LPK dalam menyiapkan pekerja migran yang profesional dan berakhlak sejak sebelum keberangkatan.

PKS menargetkan Jawa Barat menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan SMI yang aktif dan berdampak nyata. Dengan pendekatan pelayanan yang konsisten, PKS berharap perlindungan pekerja migran tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan mendasar budaya kerja dan hubungan industrial di Indonesia.

“Pelayanan yang tulus dan terorganisir adalah jalan menuju kesejahteraan yang utuh—bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga soal martabat dan keadilan,” pungkas Chaidir