Kamis, 7 Agustus 2025 | Masjid Al Ikhlas, Mustikajaya Dalam upaya memperkuat spiritualitas kader dan …
Read More »-
Pelatihan Peningkatan Spiritual (PPS) Anggota Penggerak Akhwat DPRa PKS Mustikajaya: Bekal untuk Terus Bergerak
-
Silaturahim dan Serah Terima Amanah DPC PKS Mustikajaya: Momentum Penyegaran dan Penguatan Komitmen Kader
-
Beauty Inside Outside: Wadah Remaja Putri Tumbuh dan Bersinar
-
Silaturahmi BPKK PKS DPRa Cimuning: Estafet Kepemimpinan dan Penguatan Sinergi Dakwah
-
Silaturahmi dan Diskusi Pengurus DPC PKS Mustikajaya: Menyatukan Spirit Generasi dalam Semangat Dakwah.
-
Senam Nusantara Massal Milad ke-5 KSN Kota Bekasi: Mempererat Tali Persaudaraan Melalui Gerakan Sehat
Kota Bekasi, 28 September 2023 – Stadion Mini Mustikajaya menjadi saksi kegiatan bersejarah pada hari …
Read More » -
Kunjungi Dinsos Jabar Heri Koswara Bahas Raperda Lansia
-
Rapat Kerja Perdana DPRa PKS Cimuning: Kokoh dalam Struktur, Tangguh dalam Pelayanan, Konsisten dalam Rekrutmen
Cimuning – Ahad, 15 Juni 2025Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Kelurahan Cimuning menggelar Rapat Kerja …
Read More » -
Tahlil di Rumah Salah Satu Warga (ortu bpk. Sukarsan)
-
Menyapa masyarakat dengan Kegiatan Fooging di RT 03 RW 02 kp. Ciketing Kel. Mustikajaya
Berita Terbaru
March, 2023
-
30 March
Bertentangan dengan Undang-Undang – DPW PKS Jawa Barat
JAKARTA – Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai terbitnya Permenaker No 5/2023 tentang pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen bertentangan dengan Undang-Undang.“Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja terkena penyesuaian karena Covid-19, sekarang
Read More » -
30 March
Kritik Terbitnya Permenaker No 5/2023, Legislator PKS: Bertentangan dengan Undang-Undang
Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai terbitnya Permenaker No 5/2023 tentang pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen bertentangan dengan Undang-Undang (UU). “Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja terkena
Read More » -
30 March
PKS Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Tukin di Lembaga Lain
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS. Mulyanto menyebut kasus korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM sangat mungkin terjadi di kementerian lain. Karena itu minta KPK melakukan pengembangan penyelidikan yang sama di kementerian dan lembaga yang mengelola dana tukin. "Modusnya bisa jadi sama. Karena itu sangat mudah bagi KPK untuk menyelidiki perkara
Read More »