Berita Terbaru

March, 2023

  • 30 March

    Bertentangan dengan Undang-Undang – DPW PKS Jawa Barat

    Bertentangan dengan Undang-Undang – DPW PKS Jawa Barat

    JAKARTA – Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai terbitnya Permenaker No 5/2023 tentang pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen bertentangan dengan Undang-Undang.“Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja  terkena penyesuaian karena Covid-19, sekarang

    Read More »
  • 30 March

    Kritik Terbitnya Permenaker No 5/2023, Legislator PKS: Bertentangan dengan Undang-Undang

    Kritik Terbitnya Permenaker No 5/2023, Legislator PKS: Bertentangan dengan Undang-Undang

    Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai terbitnya Permenaker No 5/2023 tentang pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen bertentangan dengan Undang-Undang (UU). “Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja terkena

    Read More »
  • 30 March

    PKS Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Tukin di Lembaga Lain

    PKS Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Tukin di Lembaga Lain

    Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS. Mulyanto menyebut kasus korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM sangat mungkin terjadi di kementerian lain. Karena itu minta KPK melakukan pengembangan penyelidikan yang sama di kementerian dan lembaga yang mengelola dana tukin. "Modusnya bisa jadi sama. Karena itu sangat mudah bagi KPK untuk menyelidiki perkara

    Read More »