Home / Pusat & Provinsi / Kecolongan Lagi di Kasus GGAPA, Wakil Ketua FPKS Kembali Suarakan Pembentukan TGIPF
Kecolongan Lagi di Kasus GGAPA, Wakil Ketua FPKS Kembali Suarakan Pembentukan TGIPF

Kecolongan Lagi di Kasus GGAPA, Wakil Ketua FPKS Kembali Suarakan Pembentukan TGIPF

Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai Pemerintah kecolongan lagi soal kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak.

“Ditemukannya kasus baru ini menandakan pemerintah kecolongan. Bahwa  selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya. Jika memang penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi,  maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar,” kata Netty dalam keterangan media, Kamis, (09/02).

Politisi PKS asal Jawa Barat ini sejak awal sudah meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut secara tuntas kasus gangguan ginjal akut.

Netty menyebut harus ada evaluasi menyeluruh dan tuntas,  baik dari sisi pengawasan obat maupun fungsi  lembaga-lembaga terkait.

“Evaluasi menyeluruh ini mendesak  dilakukan agar  tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut,” katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini juga meminta agar lembaga pemerintah yang berwenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertangung jawab.

“Lembaga pemerintah yang berwenang tidak boleh lepas tanggung jawab. Bukankah lembaga terkait sudah dibekali tupoksi dan  anggaran  untuk mencegah hal semacam itu terjadi?” tambahnya.

Sementara itu, kata Netty, Polri harus menuntaskan penyelidikan secara transparan dan akurat.

“Tuntaskan penyelidikan, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses dan ditindak sesuai hukum,” kata Netty.

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply