DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
Di tengah kehidupan masyarakat yang kian dihadapkan pada persoalan harga kebutuhan, layanan publik, dan masa depan keluarga, PKS menegaskan bahwa kerja politik tidak boleh berhenti di ruang rapat. Ia harus berangkat dari cerita warga dan kembali sebagai solusi.
Itulah pesan utama yang disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, saat menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PKS Kecamatan Bogor Barat.
“Di tingkat inilah kita mendengar langsung apa yang dirasakan warga—tentang kebutuhan hidup, lingkungan mereka, dan harapan untuk masa depan keluarga. Tugas kita adalah memastikan cerita-cerita itu tidak berhenti di sini, tapi benar-benar diperjuangkan,” kata Iwan Suryawan dalam arahannya kepada para kader Kecamatan Bogor Barat, Ahad 25/1/2026).
Bogor Barat dikenal sebagai kecamatan strategis dengan 16 desa dan jumlah Dewan Pengurus Ranting (DPRa) terbanyak di Kota Bogor. Dengan jaringan kader yang tersebar hingga ke tingkat paling dasar, wilayah ini dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga kedekatan partai dengan kehidupan sehari-hari warga.
Ketua DPC PKS Bogor Barat, Jaka Kurnia, menilai Rakercab kali ini menjadi momentum untuk menyelaraskan kerja struktur dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah dan program yang kami susun benar-benar berangkat dari apa yang dirasakan warga di lapangan, sehingga kehadiran kader dapat dirasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Melalui Rakercab ini, PKS Bogor Barat diharapkan tidak hanya menjadi barometer kekuatan organisasi, tetapi juga contoh bagaimana suara warga dapat berjalan lebih jauh—dari lingkungan tempat mereka tinggal, menuju ruang-ruang di mana kebijakan publik ditentukan.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD PKS Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, S.Si., M.Si., serta Ketua DPC PKS Bogor Barat, Jaka Kurnia, S.Pd. Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan pentingnya peran Bogor Barat sebagai salah satu simpul utama dalam mengalirkan aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga ke ruang pengambilan kebijakan.
