DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
Bandung — Guna memastikan lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan anak dan keluarga, PKS mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Pada pemilu 2024 lalu, terpilihlah 6 perempuan dari total 19 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPW PKS Jawa Barat, Sari Sundari, menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen bukan soal simbolisme. Ia soal substansi.
“Ada kebijakan-kebijakan yang memang perempuan harus hadir di situ. Kebijakan yang tentunya akan berpihak pada perempuan, keluarga, dan anak — yang itu kadang-kadang tidak kepikir oleh laki-laki,” ujar Sari.
Menurutnya, proses pembangunan yang ramah keluarga tidak akan lahir dengan sendirinya tanpa representasi perempuan di ruang pengambilan keputusan. Ada dimensi yang hanya bisa dirasakan, dipahami, dan diperjuangkan oleh mereka yang hidup dan menghidupinya setiap hari.
“Yang tahu itu biasanya perempuan — apakah proses pembangunan itu ramah pada keluarga atau tidak. Jadi memang harus terjun ke politik. Kita harus melek,” tegasnya.
Bukan hanya soal kebijakan makro. Hal-hal konkret seperti fasilitas publik yang ramah ibu menyusui, perlindungan anak dalam regulasi daerah, hingga program ketahanan keluarga — semua itu membutuhkan perempuan yang duduk di meja perundingan, bukan hanya menunggu hasil keputusannya.
Ada anggapan yang masih beredar di sebagian masyarakat — bahwa partai berbasis Islam identik dengan pembatasan ruang gerak perempuan. Sari dengan tegas menepis anggapan itu.
“PKS memberi ruang yang luar biasa bagi perempuan. Jangan salah mengira bahwa di PKS perempuan tidak bisa maju. Justru sebaliknya — kita diberi ruang yang sangat besar. Persoalannya hanya satu: perempuannya mau atau tidak,” ujarnya.
Ia bercerita dari pengalaman pribadinya — membangun karir organisasi sejak tingkat DPC, melewati berbagai amanah struktural, sambil tetap menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan kini nenek. Baginya, kuncinya bukan ketiadaan hambatan, tapi kemampuan mengelola prioritas dengan komunikasi yang sehat bersama keluarga.
“Ketika suami mengizinkan kita untuk mengambil peran di tengah masyarakat, itu adalah kuncinya. Dan izin itu lahir karena kepercayaan — bahwa kita sudah bisa mengelola urusan di luar dan di dalam dengan baik,” ungkapnya.
PKS Jabar pun membangun ekosistem yang mendukung perempuan untuk tumbuh. Program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) menghadirkan sekolah keluarga, forum parenting, sekolah pranikah, konseling keluarga, hingga Forum Ayah — semuanya dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga dari dalam. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melengkapinya dengan penguatan kemandirian ekonomi perempuan di akar rumput.
Dari total 19 anggota Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Barat, 6 di antaranya adalah perempuan. Angka itu setara dengan 31 persen — melampaui ambang batas minimum yang ditetapkan KPU sebesar 30 persen keterwakilan perempuan. Yang lebih penting: mereka bukan sekadar dicalonkan untuk memenuhi syarat administratif. Mereka benar-benar terpilih, duduk, dan bekerja di kursi dewan.
