Jutaan Pekerja Jabar Tak Terlindungi, Bidnaker PKS Jabar Bergerak dari Akar – DPW PKS Jawa Barat

Bandung — Lebih dari separuh pekerja di Jawa Barat hari ini bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan, dan tanpa tempat mengadu. Sementara, Jawa Barat dengan provinsi dengan penduduk terbesar, ia menjadi satu provinsi dengan tekanan ketenagakerjaan tertinggi di Indonesia. Di sinilah pentingnya Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) PKS Jawa Barat, untuk menjadi tempat nyata bagi mereka yang selama ini tidak punya suara.

“Banyak yang mengira Bidnaker itu cuma tempat curhat atau cari lowongan kerja. Padahal tidak. Kita hadir untuk mendampingi, mengadvokasi, dan membangun kapasitas pekerja dari bawah,” kata Chaidir, Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPW PKS Jawa Barat dalam podcast PKS TV Jabar, “Podcast Sa-Jabar”.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat proporsi pekerja informal di Jawa Barat mencapai 54,95 persen — lebih dari 13 juta orang yang setiap harinya bertaruh nasib tanpa perlindungan hukum yang memadai. Di saat yang sama, angka pengangguran terbuka Jawa Barat masih bertengger di angka 6,77 persen, dengan 1,78 juta orang tercatat tidak bekerja.

Salah satu kelompok yang paling rentan adalah pekerja informal — dari pengemudi ojek online hingga pedagang kaki lima di sudut-sudut pasar Jawa Barat.

Chaidir menyoroti ketimpangan yang selama ini dianggap wajar: potongan aplikasi bagi pengemudi ojol yang mencapai 20 persen dari pendapatan. Angka yang terlihat kecil dalam persentase, tapi terasa berat di dapur yang harus tetap ngebul setiap hari. Bidnaker mendorong agar angka tersebut bisa ditekan menjadi 10 persen — sebuah perjuangan kecil yang bermakna bagi jutaan pengemudi yang tidak punya posisi tawar.

Lebih dari itu, Chaidir juga mengangkat persoalan yang jarang masuk headline: pungli terhadap pedagang kecil dan pekerja informal yang didzolimi oleh oknum-oknum di lapangan. “Mereka yang cuma jualan es campur atau ketoprak pun bisa jadi korban. Tidak ada perjanjian kerja, tidak ada perlindungan hukum, dan ketika dipalak pun tidak tahu harus melapor ke mana,” ungkapnya.

PMI Jabar: Pahlawan Devisa yang Sering Ditinggal Sendirian

Jawa Barat adalah salah satu dari tiga provinsi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di tanah air. Namun di balik status itu, tersimpan duka yang tidak sedikit.

Sepanjang 2024, tercatat 567 kasus PMI ilegal asal Jawa Barat — 409 sudah ditangani, sisanya masih dalam proses. Kantong-kantong PMI ilegal terbesar berasal dari Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sukabumi, dan Karawang — mayoritas dari keluarga dengan ekonomi lemah yang tergiur janji gaji tinggi dari agen tidak resmi.

Chaidir mencontohkan kasus nyata yang pernah ditangani Bidnaker: seorang PMI asal Sukabumi yang sakit di Timur Tengah dan tidak bisa pulang karena terjerat perselisihan dengan majikannya. “Mereka pergi dengan harapan, pulang dengan masalah. Dan ketika pulang pun, tidak ada yang menyiapkan jalan untuk mereka memulai lagi,” ujarnya prihatin.

Itulah mengapa Bidnaker tidak hanya fokus pada PMI yang sedang bermasalah di luar negeri, tapi juga menyiapkan program produktivitas bagi purna-migran — mereka yang sudah kembali tapi kehilangan arah.

Oknum HR Minta Uang Masuk Kerja — Ini Bukan Rahasia

Persoalan tidak berhenti di sektor informal. Di sektor formal pun, praktik buruk merajalela. Chaidir mengungkap sebuah realita pahit yang sudah bukan rahasia di kalangan pencari kerja: oknum-oknum, termasuk dari internal HRD perusahaan, yang meminta sejumlah uang kepada calon karyawan agar bisa diterima bekerja.

“Ini dzolim. Orang yang butuh kerja, malah diperas duluan sebelum bisa kerja. Dan yang jadi korban biasanya mereka yang paling tidak berdaya,” tegasnya.

Belum lagi kasus eksploitasi dan pelecehan yang dilaporkan terjadi di beberapa wilayah industri seperti Karawang dan Bandung — pekerja yang diancam jika tidak menuruti kemauan oknum tertentu. Chaidir menyebut akar dari semua ini adalah satu hal: hilangnya rasa keadilan dan empati dalam relasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

“Perusahaan itu seperti dapur bersama. Kalau dapurnya mati, semua yang ada di dalamnya kelaparan. Tapi kalau dapurnya jalan dengan cara yang dzolim, itu juga bukan solusi,” katanya, menggunakan metafora yang sederhana namun tepat sasaran.

Enam Pilar, Satu Tujuan: Pekerja Jabar yang Bermartabat

Menjawab semua persoalan itu, Bidnaker PKS Jabar membangun enam fungsi pelayanan yang saling menopang.

Pertama, peningkatan keterampilan — menyiapkan masyarakat dan kader agar siap kerja dengan bekal knowledge, skill, and attitude yang terukur. Kedua, penyaluran tenaga kerja — menjadi jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja yang membutuhkan kualifikasi tertentu.

Ketiga, advokasi konsultatif — mendampingi pekerja yang menghadapi kesulitan tanpa harus langsung masuk ke ranah hukum pengadilan. Keempat, kesejahteraan sosial — membantu anggota melalui pembentukan koperasi dan usaha bersama. Kelima, kajian kebijakan publik — melakukan riset dan memberikan referensi bagi pejabat terkait isu ketenagakerjaan, termasuk soal regulasi outsourcing dan perlindungan asisten rumah tangga. Keenam, jaringan dan kolaborasi — bersinergi dengan serikat pekerja, komunitas, dan asosiasi profesional.

Salah satu program yang tengah dirintis adalah standardisasi pekerja rumah tangga dan pengasuh. Selama ini, profesi ini dianggap rendah dan tidak terstandar. “Padahal menjadi ART atau babysitter itu butuh keahlian, kematangan psikologis, dan karakter yang baik. Kalau kita standarkan, pemberi kerja aman, pekerja pun terlindungi dan dihargai,” jelas Chaidir.

27 Kabupaten/Kota, Satu Tekad

Jawa Barat adalah provinsi terluas dari sisi cakupan administratif — 27 kabupaten dan kota dengan dinamika ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Ini tantangan koordinasi yang nyata.

Bidnaker menjawabnya dengan pendekatan hybrid: teknologi digital untuk koordinasi jarak jauh, dan kehadiran langsung saat advokasi di lapangan dibutuhkan. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan lewat layar.

“Yang kami inginkan sederhana: masyarakat Jawa Barat bisa bekerja dengan baik, dalam iklim industri yang sehat dan berkeadilan. Buruh sejahtera, industri maju, Jawa Barat melaju,” pungkas Chaidir.

Untuk selengkapnya, silahkan tonton video berikut ini: