Home / Pusat & Provinsi / Indonesia Berutang Budi – DPW PKS Jawa Barat
Indonesia Berutang Budi – DPW PKS Jawa Barat

Indonesia Berutang Budi – DPW PKS Jawa Barat

Bandung, tribunjabar.id – Aksi bela Palestina kembali dilakukan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Gedung Sate, Bandung, Minggu (10/12/2023).

Anggota DPRD Jabar, Haru Suandharu, yang hadir di acara itu mendorong pemerintah Indonesia lakukan diplomasi secara internasional.

“Sebelum Palestina merdeka, kita tidak boleh berhenti memperjuangkannya,” ujar Haru saat ditemui di sela-sela aksi bela Palestina, Minggu.

Menurut Haru, bangsa Indonesia berutang budi kepada Palestina. Sebab, saat Tanah Air membutuhkan pengakuan secara internasional, Palestina mengakui kemerdekaan tersebut.

“Namanya utang budi akan terus selamanya, sampai Palestina merdeka,” ucapnya.

Aksi bela Palestina kali ini mendulang animo positif dari masyarakat yang tergabung dalam puluhan organisasi masyarakat Islam.

“Saya kira aksi tersebut akan terus digaungkan. Saya dengar tanggal 17 (Desember) akan dilaksanakan ormas pusat di Monas, Jakarta, dan akan lebih besar lagi,” kata Haru.

Para aktivis yang bergerak membela kemanusian ini menggelar aksi secara tertib.

“Harus dilakukan bersama supaya jangan sampai ada yang terganggu. Namun yang terpenting bagaimana aksi ini menjadi kesadaran bersama, karena perjuangan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak maupun lintas agama,” ucapnya.

Secara mandiri, lanjut Haru, masyarakat mendukung kemerdekaan Palestina dengan memboikot produk yang pro-Israel.

“Selain aksi, kita juga meminta perwakilan kita di DPR dengan Kementerian Luar Negeri dan responsnya cukup bagus,” ujar Haru.

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply