BEKASI – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPRa PKS Cimuning menyelenggarakan kegiatan Gathering dan …
Read More »-
Bipeka DPRa PKS Cimuning Gelar Gathering dan Pelatihan Public Speaking, Dorong Muslimah Lebih Percaya Diri Menjadi Dai
-
PKS Peduli Serahkan Bantuan Perlengkapan Dapur untuk Korban Kebakaran SPBE Cimuning
-
Ibu Sehat dan Bahagia, Melahirkan Keluarga Tangguh
-
Berbagi, Menghargai, Membangun Empati di Sekolah Inklusi
-
Temu Teman Istimewa: Merajut Keakraban Bersama Sahabat Disabilitas
-
Bipeka DPRa PKS Cimuning Gelar Gathering dan Pelatihan Public Speaking, Dorong Muslimah Lebih Percaya Diri Menjadi Dai
BEKASI – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPRa PKS Cimuning menyelenggarakan kegiatan Gathering dan …
Read More » -
PKS Peduli Serahkan Bantuan Perlengkapan Dapur untuk Korban Kebakaran SPBE Cimuning
-
Senam Nusantara Massal Milad ke-5 KSN Kota Bekasi: Mempererat Tali Persaudaraan Melalui Gerakan Sehat
-
Rapat Kerja Perdana DPRa PKS Cimuning: Kokoh dalam Struktur, Tangguh dalam Pelayanan, Konsisten dalam Rekrutmen
Cimuning – Ahad, 15 Juni 2025Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Kelurahan Cimuning menggelar Rapat Kerja …
Read More » -
Tahlil di Rumah Salah Satu Warga (ortu bpk. Sukarsan)
-
Menyapa masyarakat dengan Kegiatan Fooging di RT 03 RW 02 kp. Ciketing Kel. Mustikajaya
Berita Terbaru
March, 2023
-
31 March
Legislator PKS: Bulog Lebih Sibuk Urusi Impor Daripada Penyerapan Panen Raya
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sibuk mengurusi impor beras ketimbang menyerap hasil panen petani. Menurutnya, rencana impor beras sebanyak dua juta ton adalah langkah mundur dan menyakiti hati petani. “Sekarang kok Bulog lebih sibuk impor daripada pengadaan.
Read More » -
30 March
Bertentangan dengan Undang-Undang – DPW PKS Jawa Barat
JAKARTA – Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai terbitnya Permenaker No 5/2023 tentang pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen bertentangan dengan Undang-Undang.“Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja terkena penyesuaian karena Covid-19, sekarang
Read More » -
30 March
Kritik Terbitnya Permenaker No 5/2023, Legislator PKS: Bertentangan dengan Undang-Undang
Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai terbitnya Permenaker No 5/2023 tentang pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen bertentangan dengan Undang-Undang (UU). “Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja terkena
Read More »
DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
















