Home / Pusat & Provinsi / PKS Kepri Langsung Koordinasi di Natuna dan Bantu Korban Bencana Tanah Longsor
PKS Kepri Langsung Koordinasi di Natuna dan Bantu Korban Bencana Tanah Longsor

PKS Kepri Langsung Koordinasi di Natuna dan Bantu Korban Bencana Tanah Longsor

Ranai – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau (Kepri) langsung bergerak dan memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna.

Jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Kepri yang terdiri dari Ketua Dewan Syariat Wilayah (DSW) Zenal Setiawan, Ketua Bidang Kaderisasi (BK) Wildan Hadi Purnama, dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Bahktiar telah berada di Kabupaten Natuna sejak terjadinya bencana, Senin (6/3), untuk melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Natuna.

DPW PKS Kepri pun melakukan penggalangan dana dari anggota, pengurus, dan Anggota Fraksi PKS di DPRD Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota. Khusus untuk Anggota Fraksi PKS dilakukan dengan pemotongan gaji yang nominalnya sudah ditentukan.

Bahktiar menyebut, apa yang dilakukan PKS Kepri tersebut untuk mempercepat dalam memberikan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Koordinasi langsung di Natuna dan penggalangan dana dari PKS Kepri ini untuk mempercepat memberikan bantuan penanganan dan pemulihan kepada warga terdampak bencana,” ucap Ketua DPW PKS Kepri yang akrab disapa Usbah.

 

Seperti diketahui, bencana tanah longsor terjadi pada Senin siang (6/3) di dua kecamatan di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan rumah tertimbun longsoran. Data korban tersebut masih akan terus bertambah karena terjadinya longsor-longsor susulan.

Selain dengan DPD PKS Natuna, PKS Kepri juga berkoordinasi dengan instansi lain. Salah satunya dengan melakukan silaturahim ke Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Natuna pada Selasa (7/3/2023).

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply