Home / Pusat & Provinsi / PKS Kepri Minta Pemerintah Hentikan Tindakan Represif terhadap Warga Rempang Batam
PKS Kepri Minta Pemerintah Hentikan Tindakan Represif terhadap Warga Rempang Batam

PKS Kepri Minta Pemerintah Hentikan Tindakan Represif terhadap Warga Rempang Batam

BATAM — Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri Hanafi Ekra prihatin atas tindakan represif yang dilakukan pemerintah terhadap warga Rempang, Batam dalam eksekusi lahan demi investor; apalagi anak-anak menjadi korban dalam kejadian pada Kamis (7/9/2023).

“Saya prihatin dengan tindakan represif yang dilakukan pemerintah hari ini dalam hal eksekusi laha. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, tidak perlu menggunakan gas air mata,” ujar Hanafi Ekra legislator yang terpilih dari Dapil Bintan-Lingga ini.

Menurutnya perlu komunikasi intensif dalam hal ini, seperti yang dikemukakan beberapa waktu lalu di berbagai media siber yang ada di Kepri.

“Saya yakin dan percaya masyarakat Rempang bukan menolak investasi, mereka hanya tidak ingin jadi penonton di rumahnya sendiri. Bagaimana pemerintah bisa menjembatani hal ini menurut hemat saya, tuntutan mereka dipenuhi dan jika direlokasi tentu mereka harus mendapatkan untung di samping diprioritaskan mata pencaharian mereka setelah direlokasi,” ujarnya.

Pemerintah pusat, provinsi, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam perlu koordinasi dan lakukan pendekatan humanis; dia berharap peristiwa ini tidak terulang kembali.

“Saya berharap cara-cara represif ini dihentikan, bangun komunikasi yang intensif. Intinya jangan sampai masyarakat Rempang dirugikan dari investasi ini. Pemerintah, walau punya kuasa tidak boleh memaksakan kehendak, hormati tanah dan leluhur Melayu,” tutup Hanafi Ekra.

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply