Home / Pusat & Provinsi / TKD Amin Jabar Adakan Konsolidasi Guna Susun Strategi di 2024 – DPW PKS Jawa Barat
TKD Amin Jabar Adakan Konsolidasi Guna Susun Strategi di 2024 – DPW PKS Jawa Barat

TKD Amin Jabar Adakan Konsolidasi Guna Susun Strategi di 2024 – DPW PKS Jawa Barat


Memasuki penghujung tahun 2023, sejumlah Tim Kampanye Daerah (TKD) mulai menyusun strategi-strategi kampanye yang akan digencarkan pada awal tahun 2024 mendatang.

Seperti halnya TKD pemenangan AMIN (Anies – Cak Imin) yang mulai menyusun program untuk menggencarkan kampanye selanjutnya.

Ketua TKD AMIN Jawa Barat, Haru Suandharu (Kang Haru) mengatakan, pada rapat konsolidasi TKD AMIN Jabar kali ini, pihaknya menekankan kepada para Juru Kampanye (jurkam) untuk lebih menguasai materi-materi kampanye, supaya pemaparan visi misi AMIN tersampaikan lebih detail ke masyarakat.

“Hari ini kita mengundang TKD Jawa Barat, juga TKD kota kabupaten, juga jurkam tingkat provinsi. Tadi juga ada paparan dari timnas, pendalaman visi misi, supaya para jurkam dapat memahami visi misi AMIN dan program kampanya AMIN, agar mereka dalam sosialisasi berkampanye sehari-hari bisa semakin menguasai materi,” ucap Haru (27/12/2023).

Selain itu, Kang Haru menambahkan, di tengah waktu kampanye yang tinggal menghitung hari, pihaknya berharap keefisienan tim-nya dalam berkampanye.

“Kita juga akan diskusikan perkembangan hasil survey, strategi kampanye ke depan ya,  jadwal kampanye kapan pak Anies akan ke jawa barat. Kemudian juga pergerakan dari tim kampanye. Mudah-mudahan semakin efektif ya ditengah waktu yang semakin menyempit. Mudah-mudahan yang kita targetkan bisa tercapai, Insya Allah, tutup Haru.

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply