DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
Bandung — Tekanan ekonomi yang kian menghimpit, melonjaknya biaya hidup, hingga menyempitnya lapangan kerja membuat masyarakat Jawa Barat tidak lagi membutuhkan figur politik yang sekadar pandai berjanji. Di tengah kondisi ini, publik menuntut kehadiran wakil rakyat yang benar-benar bekerja, sensitif terhadap persoalan riil di lapangan, serta mampu membawa solusi nyata bagi kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak cukup hanya membutuhkan politisi yang pandai berbicara, melainkan wakil rakyat yang hadir, bekerja, dan mampu menghadirkan solusi,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan yang akrab disapa Abah Iwan dalam pembukaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Barat yang digelar pada 2–4 Agustus 2026.
Abah Iwan Suryawan menegaskan kursi parlemen merupakan amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan, bukan fasilitas untuk memperkaya diri atau mengejar popularitas.
“Bayangkan ratusan ribu pemilih yang memberikan suaranya kini berdiri menagih janji secara bersamaan, meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang kita buat. Bobot itu saja sudah sangat menekan, dan kelak seluruh amanah ini akan dituntut pertanggungjawabannya dalam lapisan yang jauh lebih berat di hadapan Allah SWT.
Abah Iwan Suryawan mengingatkan, kepemimpinan kita berdiri di atas prinsip sayyidul qaumi khadimuhum—bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka.
“Seorang wakil rakyat harus berada di tengah-tengah masyarakat, hadir menemani warga di tengah kondisi yang mereka rasa berat, bukan justru menghilang dan membuat jarak setelah bilik suara ditutup,” tegas Abah Iwan Suryawan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat.
Selain komitmen kehadiran, arah pelayanan legislatif juga ditekankan pada penguatan sinergi dan efektivitas anggaran daerah. Seluruh jaringan, akses, serta pengetahuan yang melekat pada seorang anggota dewan dituntut untuk dialirkan kembali demi memperluas pelayanan publik.
“Di tengah terbatasnya ruang fiskal pemerintah, pengawasan anggaran harus dipastikan tepat sasaran agar setiap rupiah uang rakyat memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah warga. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah pun harus selalu dibentengi oleh data yang akurat dan tawaran jalan keluar yang konstruktif,” tegasnya.
Untuk itu, Abah Iwan Suryawan melanjutkan, benteng utama dalam menghadapi godaan kekuasaan ialah integritas moral dan spiritual menjadi ukuran pembeda yang tidak bisa ditawar. Karena itu, penjagaan nilai moral ini dinilai menjadi kunci utama agar kewenangan politik yang dipegang tidak bergeser menjadi sumber fitnah
“Hal yang lumrah, bila kepadatan agenda kedewanan, mulai dari rapat hingga kunjungan kerja nilai-nilai ibadah personal anggota dewan. Untuk itu, setiap anggota dewan PKS harus menjaga konsistensi kehadiran UPA-nya (Unit Pembinaan Anggota). Dengan begitu, semoga anggota dewan kita bisa terhindar dari penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Langkah konsolidasi ini sekaligus menjadi penanda bahwa kerja-kerja politik di daerah harus berorientasi pada keberlanjutan pelayanan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat. Kegiatan bimbingan teknis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PKS H. Muhammad Kholid, Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai Dr. Muhammad Iqbal, serta Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hj. Ledia Hanifa Amaliah.
Kegiatan bertajuk “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi” ini mengumpulkan ratusan wakil rakyat dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota dan Kabupaten untuk menyelaraskan arah pelayanan di tengah isu-isu krusial daerah seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, dan kualitas pelayanan publik.
