Home / Pusat & Provinsi / Presiden PKS dan Dubes AS Sepakat Jaga Demokrasi dan Junjung Tinggi Hak Asasi Manusia
Presiden PKS dan Dubes AS Sepakat Jaga Demokrasi dan Junjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Presiden PKS dan Dubes AS Sepakat Jaga Demokrasi dan Junjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Jakarta—Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut PKS sebagai salah satu pilar demokrasi berkomitmen untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia, hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Dubes AS untuk Indonesia di kantor DPP PKS, Rabu (15/2/2023).

“Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi, sebagimana visi Pemerintahan AS dibawah Presiden Joe Biden, PKS juga berkomitmen untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang ingin menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar tetap sehat,” tutur Syaikhu.

Syaikhu juga menuturkan PKS juga menjunjung kebebasan sipil dan penegakan HAM, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

“PKS juga menjunjung tinggi kebebasan sipil, perlindungan HAM terhadap kelompok minoritas, serta peegakan hukum yang adil dan profesional,” ucap Syaikhu.

Selain itu PKS mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan stabilitas politik di kawasan, Syaikhu menyebut agar semua pihak menghomati kedaulatan politik di masing-masing negara.

“ Kami mendukung diplomasi pemerintah Indonesia dalam turut serta menciptakan stabilitas politik di kawasan maupun di level dunia, kami menginginkan agar semua pihak menghormati kedaulatan politik setiap bangsa dalam mengelola bangsanya,” ucap Syaikhu.

“Prinsip non intervensi harus kita pegang bersama sebagai norma global dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi sebagaimana amanat dalam Piagam PBB,” tutup Syaikhu.

Sementara itu Dubes AS untuk Indonesia Sung Y.Kim mengucapkan terima kasih atas sambutan atas sambutan yang diberikan oleh PKS, Kim menyebut negaranya berkomitmen menjaga demokrai dan menjunjung tinggi HAM.

“Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh partai PKS, kedatangan kami salah satunya ingin menegaskan negara kami berkomitmen terhadap demokrasi di Indonesia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” ucap Kim. 

Check Also

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Rp10 T MBG Harus Kembali ke Piring Anak, Jangan Hilang di Tengah Jalan – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta, 2 Oktober 2026 — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta penguatan tata kelola Program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan hingga transparansi angaran. Ia menilai perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti dengan standar mutu yang tegas. “Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya

Leave a Reply