DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid berharap agar ada peninjauan ulang mengenai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, PPDB dinilai banyak kekurangan sehingga memberikan dampak yang kurang baik bagi peserta didik.
Anggota Komisi II DPRD Jabar itu menduga, pada PPBD tahun ini diwarnai dengan banyaknya masyarakat yang membuat Kartu Keluarga (KK) dengan alamat dekat dengan sekolah favorit. Pembuatan KK itu hanya diperuntukan agar mempermudah anak-anaknya mendapatkan pendidikan atau sekolah yang diinginkan.
“Tak sedikit orang bikin KK deket sekolah padahal baru buat KK numpang sama KK rumah yang deket dengan sekolah favorit padahal dia tetep tinggal dikeluarga aslinya yang jauh dari sekolah, apa itu bukan kebohongan?” ungkap Faizal kepada PKS Kab. Bekasi pada Selasa (18/07/2023).
Politisi PKS itu juga menuding ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan KK bohong tersebut. Pihak tersebut dinilai harus bertanggung jawab karena telah mencoreng proses PPDB yang berdampak negative.
“Yang menutupi kebohongan ada banyak pihak seperti RT, RW, Camat, Dukcapil, pihak sekolah, pihak keluarga, pihak dinas. Nah ini pihak-pihak yang bertanggung jawab kebohongan sistem PPDB Zonasi,” katanya.
Tak hanya itu, dampak dari penyelenggaraan PPDB yang kurang baik akan memberikan efek kepada peserta didik. Di antaranya, mendidik agar semua berkamuplase dan berbohong, dampak anak didik diajarkan berbohong jadi tidak berkah, para orang tua berusaha memasukkan anaknya dengan cara berbohong.
Selain itu, para guru juga membantu proses administrasi berbohong murid dan orang tua, para pengelola sekolah juga menutup mata dari proses kebohongan publik secara bersama dan saling menutupi.
“Maka diharapkan ada perbaikan dan meninjau ulang penerapan sistem zonasi yang gagal mencetak murid pandai dan bermoral,” tandasnya.
