Siapapun Bisa Terjerumus, Maka Perlu Sistem yang Konsisten Menjaga Disiplin Anggota Partai – DPW PKS Jawa Barat

Bandung — Tidak ada manusia, termasuk para kader yang kebal dari momen lupa, momen lemah, atau momen di mana langkah tanpa sadar terjerumus pada kesalahan. Ketika orang itu adalah seorang kader partai — apalagi seorang pejabat publik yang mengemban kepercayaan masyarakat — dampak dari satu langkah keliru bisa jauh melampaui dirinya sendiri. Karena itu, perlu sistem yang cukup kuat untuk menegakkan disiplin anggota partai.

“Sebagai manusia, ada momen di mana kita lupa, ada momen di mana kita lemah, tidak sadar sudah melangkah ke arah yang salah. Dalam hal ini, syariah hadir layaknya rambu-rambu di tikungan — bukan karena pengemudinya dianggap buruk, tapi karena tikungannya memang berbahaya,” ujar Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, yang akrab disapa Abah Iwan untuk Bimbingan Teknis Penegakan Disiplin Partai (Bimtek PDP) yang diikuti unsur Dewan Etik Daerah (DED) se-Bandung Raya di Kantor DPW PKS Jawa Barat, Sabtu–Ahad (5–6/9/2026).

Abah Iwan menjelaskan, konsekuensi dari sebuah pelanggaran tidak pernah berhenti pada pelakunya saja. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang satu perilaku salah bisa jadi merugikan orang lain.

“Ketika seorang anggota terpeleset, yang dirugikan bukan hanya dirinya; organisasinya ikut menanggung, dan yang paling berat masyarakat yang menjadi korban. Karena itu, menjaga disiplin bukan soal hukuman, melainkan soal tanggung jawab pada diri sendiri, pada organisasi, dan kepada masyarakat yang kita layani,” tegasnya.

Ia menambahkan yang ingin dibangun bukan sekadar sistem pencegahan — tapi kader yang memiliki imunitas, juga adaptif dengan lingkungannya sehingga bisa membaur tanpa melebur.

“Kader PKS akan terus berhadapan dengan lingkungan yang tidak selalu mudah — ada godaan kekuasaan, ada tekanan kepentingan, ada momen di mana kompromi terasa lebih nyaman dari memegang prinsip. Di sinilah yang kami maksud dengan kader yang punya daya tahan untuk tidak jatuh ketika godaan itu datang. Karenanya perlu dilatih, dijaga, dan dipelihara — dan Dewan syariah adalah bagian dari sistem yang melatihnya,” ujar Abah Iwan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Jawa Barat, Aang Kuvaini, menggunakan analogi yang tidak kalah membumi untuk menjelaskan fungsi lembaga yang ia pimpin.

“Kalau dalam tubuh kita kenal imunitas kemampuan tubuh melawan penyakit sebelum ia terserang, maka dalam organisasi pun kita butuh hal yang sama. Dewan Syariah bukan hanya hadir ketika ada pelanggaran, ia hadir untuk memastikan setiap anggota punya imunitas yang cukup — pemahaman yang kuat, nilai yang tertanam, dan kesadaran yang terjaga sehingga ketika tekanan datang, mereka tidak mudah roboh,” jelasnya.

Aang menegaskan bahwa imunitas organisasi itu hanya bisa tumbuh jika dipahami dan dijalankan bersama di semua tingkatan.

“Penegakan disiplin tidak bisa berjalan kalau hanya ada di atas kertas. Ia harus dipahami, dipraktikkan, dan dijaga bersama — dari tingkat anggota, pengurus unit, hingga struktur daerah. Bimtek ini adalah upaya kami memastikan semua orang yang punya tanggung jawab penegakan disiplin benar-benar siap menjalankannya,” pungkasnya.

Bimtek ini diikuti peserta dari unsur Dewan Etik Daerah (DED) se-Bandung Raya — meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis yang seluruhnya merujuk pada Panduan Dewan Syariah Pusat dan Peraturan Ketua Dewan Syariah PKS — memastikan penegakan disiplin tidak berjalan atas tafsir masing-masing, tapi pada satu standar yang jelas dan terukur.