Bandung — Penggelembungan dan praktik jual beli suara nyata adanya. Padahal, menurut Abah Iwan Suryawan suara masyarakat itu bukan sekadar angka, tapi amanah.
“Pencurian suara dalam pemilu nyata adanya, padahal itu amanah. Masyarakat menitipkan suaranya untuk kita sampaikan menjadi kebijakan dan para saksi adalah ujung tombaknya, maka kita harus menguatkan jaringan saksi kita,” terang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Iwan Suryawan atau akrab disapa Abah Iwan melalui zoom dalam agenda Training For Trainer Training Orientasi Partai pasa Sabtu (4/7/2026).
Sayangnya, menurut Abah Iwan Suryawan, berkali-kali merekrut saksi, kita lepas begitu saja seusai “hajat” pemilu.
“Selama enam kali pemilu, kita merekrut saksi. Di Jawa Barat, jumlahnya bisa mencapai 140 ribuan. Sayangnya, abis hajat langsung bubar. Mereka yang sudah berdiri di garis depan, kita lepas begitu saja. Padahal mereka berpotensi besar — bisa kita rekrut lebih dalam, bisa menjadi bagian dari struktur yang lebih kuat,” tegasnya.
Pemilu 2024 meninggalkan catatan yang tidak bisa diabaikan. Manipulasi terjadi paling tidak pada dua hal: data pemilih dan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang. Pada setiap proses penghitungan, kecurangan rawan terjadi — praktik jual beli suara, penggelembungan, hingga pengurangan suara.
Di Jawa Barat sendiri, kasus manipulasi data di tingkat TPS hingga kecamatan sempat viral dan berujung bentrok antara saksi dan penyelenggara pemilu. Satu suara yang hilang adalah satu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Dan PKS Jawa Barat tidak ingin itu terulang — tiga tahun sebelum Pemilu 2029, konsolidasi dimulai hari ini.
Abah Iwan menegaskan bahwa pembentukan Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN) adalah koreksi atas kebiasaan lama itu.
“Saksi sudah memberikan pengabdian. Giliran kita yang memberikan perhatian. Bahkan di beberapa daerah sudah turun-temurun — kitanya saja yang kurang perhatian. Semoga dari TFT ini kita bisa saling menguatkan, dan benar-benar membangun relawan dan saksi yang punya nilai,” ujar Abah Iwan Suryawan yang juga menjabat ketua DPW PKS Jawa Barat.
Faisal Amri, Ketua BRSN DPW PKS Jawa Barat, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis — tapi awal dari ekosistem yang selama ini belum pernah dibangun secara sistematis.
“Tugas kita adalah bagaimana saksi mulai bekerja setelah mengikuti pelatihan — bukan baru aktif pas di TPS. Mereka harus menjadi ujung tombak pemenangan jauh sebelum hari H,” jelasnya.
Faisal menambahkan bahwa konsolidasi dimulai dengan menyapa para saksi yang pernah membantu PKS di pemilu-pemilu sebelumnya.
“Kita mulai dengan mendata relawan-relawan yang sudah ada. Setelah data, itu menjadi awal interaksi kita dengan mereka. Baru setelah itu kita aktivasi. Semoga TFT ini benar-benar menjadi awal interaksi — bukan justru menjadi akhirnya,” tegasnya.
TFT digelar di tingkat DPW PKS Jawa Barat dan dihadiri sekitar 120 pengurus BRSN DPD PKS dari seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Barat secara hybrid (Daring dan luring).
Para peserta adalah trainer yang selanjutnya akan menggelar Training for Organizer (TOP) di masing-masing DPD — satu kegiatan di tingkat provinsi yang akan menghasilkan efek berlipat di 27 kota dan kabupaten.
Yang membedakan program ini dari rekrutmen saksi konvensional adalah orientasinya. Saksi yang dihasilkan bukan hanya paham prosedur teknis pengawasan suara di TPS — tapi juga memahami bahwa setiap suara yang mereka jaga adalah amanah dari warga yang menitipkan kepercayaannya.
Kepercayaan yang tidak boleh gugur karena ketidaksiapan, dan tidak boleh ternoda oleh kepentingan sesaat.
DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.