DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
BANDUNG — Delapan ratus dua puluh enam ribu lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat berebut 363 ribu kursi sekolah negeri — dan sistem yang seharusnya membantu justru menambah masalah. Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini.
“Terkait banyaknya kendala SPMB, kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bisa turun langsung menyelesaikan persoalan SPMB tahun 2026. Ada server yang error, susah diakses, skor berubah-ubah, dan alur pengaduan yang tidak jelas,” ujar Tedy dalam sidang Paripurna, di Bandung pada Selasa (9/6/2026).
Tedy juga menegaskan harapan agar masalah ini tidak menjadi preseden yang berulang.
“Mudah-mudahan menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur, dan semoga tidak terulang di tahun depan. Cukup tahun ini saja,” tegas Tedy yang merupakan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat..
Keresahan yang disampaikan Tedy bukan tanpa dasar. Sejumlah masalah mendasar mewarnai pelaksanaan SPMB 2026 Jawa Barat sejak awal.
Kesenjangan daya tampung yang menganga. Total daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 363 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat mencapai 826 ribu. Artinya, lebih dari 460 ribu siswa — lebih dari separuh total lulusan — tidak akan bisa tertampung di sekolah negeri, bahkan jika sistem berjalan sempurna sekalipun.
Kekacauan teknis yang bisa dicegah. Aplikasi pendaftaran mengalami gangguan berulang sejak tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dibuka. Skor peserta berubah-ubah tanpa penjelasan yang memadai, membuat orang tua panik dan tidak tahu harus percaya pada data mana. PCMB bahkan harus diperpanjang berulang kali sebagai dampak dari kekacauan teknis ini. Gubernur Dedi Mulyadi sendiri mengakui bahwa masalah ini seharusnya bisa dicegah jika pengembangan sistem direncanakan dengan matang dan melibatkan instansi yang tepat sejak awal.
Akuntabilitas yang dipaksakan. Sebagai buntut dari sengkarut PCMB dan SPMB, Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar, dinonaktifkan dari jabatannya. Langkah ini menunjukkan bahwa kekacauan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis biasa.
Ancaman pungli yang membayangi. Di tengah keterbatasan daya tampung dan ketidakjelasan sistem, praktik jual beli kursi menjadi ancaman yang nyata. Gubernur Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk melaporkan praktik ini disertai bukti yang jelas — sebuah pengakuan tidak langsung bahwa ancaman tersebut sudah cukup serius untuk direspons secara publik.
Dua hari kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung menemui orang tua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat dan menyampaikan permintaan maaf
“Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi, Kamis (11/6/2026), sebagaimana dikutip oleh Tribun Jabar.
Dedi memastikan bahwa seluruh anak tetap memiliki kesempatan bersekolah melalui jalur swasta, dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Satu hari sebelumnya, Rabu (10/6/2026), sebagaimana disampaikan oleh Tribun Jabar, bahkan Gubernur Dedi Mulyadi mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa.
“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” ujar Dedi, Rabu (10/6/2026).
SPMB resmi Jawa Barat dijadwalkan baru dibuka pada 15 Juni 2026. Masih ada waktu untuk perbaikan — tapi pengawasan publik dan tekanan dari wakil rakyat seperti yang dilakukan Fraksi PKS tetap diperlukan agar sistem yang berjalan benar-benar memihak pada kepentingan siswa dan orang tua, bukan pada kepentingan yang lain.
