Tanggapi Kenaikan Harga Beras, Legislator PKS: Pemerintah Harus Serap Sepenuhnya Panen Petani

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet menanggapi kenaikan harga beras ketika menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Peringatan Hari Tani Nasional yang diadakan Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS di Aula Kantor DPTP PKS, Kamis, (28/9/2023).

Di hadapan peserta yang berasal dari organisasi masyarakat petani, aktivis petani, hingga mahasiswa ini, ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras saat ini dikarenakan masalah pada alur distribusi logistik pangan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai lembaga pemerintah terkait, ia anggap belum berperan secara baik untuk mengendalikan harga pangan, dalam hal ini beras.

Operasi pasar dengan beras impor, Slamet sebut tidak menyelesaikan masalah dasar kenaikan harga beras ini. Menurutnya, pemerintah melalui Bapanas dan Bulog seharusnya menyerap seluruh hasil panen petani dengan harga pasar yang bersaing dengan swasta.

“Jadi catatan saya, harusnya untuk urusan pangan itu pemerintah wajib melakukan monopoli. Kalau tidak, yang seperti hari ini terjadi, begitu harga naik, pemerintah hanya bisa mengemis kepada para pengusaha untuk menurunkan harga,” ungkap Slamet.

Selain itu, Slamet juga menekankan perlunya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar petani terus bertahan dan minat menjadi petani bisa meningkat. Menurutnya pemerintah belum serius menjamin kesejahteraan para petani.

Ia menjabarkan dari kebijakan subsidi pupuk. Dari total 80 triliun yang dibutuhkan untuk subsidi pupuk petani, pemerintah hanya mengeluarkan sepertiga saja. Bukan karena masalah keterbatasan anggaran, Slamet melihat ini sebagai masalah kemauan pemerintah.

“80 triliun untuk petani, kita merasa tidak punya uang, tapi untuk memindahkan ibukota, untuk subsidi kereta api punya uang. Ini kan masalah yang harus kita evaluasi,” ujar Slamet.

“Ini yang kemudian harus kita ucapkan kepada pemerintahan yang baru,” lanjutnya.