Home / Pusat & Provinsi / Masyarakat Banda Keluhkan Sulitnya Air Bersih Kepada Legislator PKS
Masyarakat Banda Keluhkan Sulitnya Air Bersih Kepada Legislator PKS

Masyarakat Banda Keluhkan Sulitnya Air Bersih Kepada Legislator PKS

Kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala ke Pulau Ay, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah dilakukan pada Selasa, (07/11). 

Dalam lawatan tersebut, Sangkala dimintai oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah air bersih di Pulau Ay. 

Selama ini, walau telah dibantu dengan pembuatan embung sebagai tempat penampungan air hujan. Namun masyarakat menilai hal ini belum menjadi solusi atas permasalahan air bersih. 

Suandi, salah satu masyarakat yang ditemui sedang menimba air di penampungan, mengeluhkan kondisi air di situ. Selain jaraknya jauh dari permukiman yang mengakibatkan masyarakat harus bolak-balik, untuk mengangkut air dari penampungan ke rumah, serta kondisi air yang keruh menjadi kekhawatiran mereka.

“Kami berharap kepada pemerintah melalui siapa pun bisa menanggulangi air ini sehingga bisa menjadi layak untuk dikonsumsi. Jangan untuk mandi, nyuci saja, tapi juga layak dikonsumsi. Serta air ini kami berharap bisa sampai ke rumah-rumah warga,” harapnya. 

Sangkala kemudian bersama kedua rekannya, Amir Rumra, Ketua Komisi I DPRD Maluku dan Musriadin Labahawa, Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, bersegera menuju lokasi embung. 

Setelah melihat dan sedikit mencoba menimba dan menuangkan air ke dalam cergen-cergen warga, Sangkala menyayangkan, setelah bak penampungan beserta alat filter air dibangun pemerintah, namun sampai saat ini alat tersebut tidak berfungsi selayaknya. 

“Sebagai wakil rakyat, kami akan menyuarakan ini ke DPRD Provinsi agar alat filter ini segera digunakan dan dibuat program pipanisasi agar air yang sudah difilter, yang ditampung di bak penampungan bisa didistribusikan ke rumah-rumah penduduk, supaya mereka bisa menikmati air bersih yang layak,” ungkapnya.

Sangkala juga menyayangkan, kondisi air hasil penampungan hujan di embung tersebut yang tidak terlalu bersih, harus tetap digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menilai kondisi ini rawan jika ada bibit-bibit penyakit dalam air tersebut. 

“Kehadiran kami untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang sehari-hari mengambil air bersih dari sini, dan menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk menyuarakan di DPRD Provinsi dalam pembahasan anggaran tahun 2024 nanti,” pungkasnya.

Check Also

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita. Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah

Leave a Reply