Home / Pusat & Provinsi / Dihadapan Tokoh Perempuan, Haru Dhani Ingin Tingkatkan Insentif Kader Posyandu hingga Progam Agamis Mang Oded – DPW PKS Jawa Barat
Dihadapan Tokoh Perempuan, Haru Dhani Ingin Tingkatkan Insentif Kader Posyandu hingga Progam Agamis Mang Oded – DPW PKS Jawa Barat

Dihadapan Tokoh Perempuan, Haru Dhani Ingin Tingkatkan Insentif Kader Posyandu hingga Progam Agamis Mang Oded – DPW PKS Jawa Barat

Bandung, jabarekspres.com – Calon Wali Kota Bandung Haru Suandharu ingin meningkatkan insentif terhadap kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Itu disampaikan saat berdialog dengan sejumlah tokoh perempuan, Senin (4/11/2024).

Haru menuturkan, hadirnya insentif itu nampaknya cukup penting. Aspirasi dari masyarakat pun masuk bahwa mereka ingin insentif itu bisa dinaikkan.

“Dulu itu kalau tidak salah 10 orang tiap RW. Lalu karena keterbatasan anggaran jadi berkurang. Jadi 7 lalu 5 orang,” jelas selepas pertemuan yang diprakarsai Anggota DPRD Jabar Siti Muntamah atau Ummi Oded itu.

Cawalkot nomor urut 2 itu melanjutkan, selain dari jumlah ternyata besaran anggaran yang dikucurkan juga berkurang. “Makanya ada masukan, untuk insentif tersebut dinaikkan,” ucapnya.

Secara prinsip, Haru juga ingin meningatkan insentif tersebut. Apalagi jika memang program itu demi kemaslahatan masyarakat. Namun kebijakan itu juga butuh pertimbangan, salah satunya terkait kapasitas keuangan daerah. “Prinsipnya kalau memungkinkan tentu akan diupayakan (dinaikkan.red).
Pertama adalah jangkauan atau kuantitasnya. Dari 5 jadi 7 lagi atau 10 orang,” ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Calon Wakil Wali Kota R. Dhani Wirianata itu.

Haru menegaskan, pihaknya memang tidak sembarangan sumbar janji karena memang memahami betul kondisi keuangan daerah Kota Bandung. “Kami kan sering diskusi dengan Anggota DPRD Kota Bandung. Tau kondisinya. Jadi tidak sembarangan menjanjikan,” tuturnya.

Selain soal insentif kader posyandu, Haru juga mendapat aspirasi lain. Utamnya terkait program Agamis. “Mereka ingin program Agamis era Mang Oded dilanjutkan,” jelasnya.

Program itu seperti Magrib Mengaji, Satu Kelurahan Satu Hafiz, hingga Majelis Taklim di Pendopo. “Mereka juga mendoakan pemimpin yang amanah. Karena memang sudah dua kali kepala daerah tersandung korupsi,” cetusnya.

Check Also

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita. Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah

Leave a Reply