Home / Pusat & Provinsi / Pemimpin Muda Jabar yang Dibutuhkan Bukan yang Paling Vokal di Medsos — Tapi yang Pernah Ada di Tengah Masyarakat – DPW PKS Jawa Barat
Pemimpin Muda Jabar yang Dibutuhkan Bukan yang Paling Vokal di Medsos — Tapi yang Pernah Ada di Tengah Masyarakat – DPW PKS Jawa Barat

Pemimpin Muda Jabar yang Dibutuhkan Bukan yang Paling Vokal di Medsos — Tapi yang Pernah Ada di Tengah Masyarakat – DPW PKS Jawa Barat

Bandung — Gen Z hari ini adalah generasi terbesar dalam sejarah Indonesia — mencapai 74,93 juta jiwa atau hampir 28 persen dari total populasi. Mereka tumbuh dengan akses informasi yang tak terbatas, melek teknologi, dan tidak segan bersuara. Namun, ada satu persoalan yang terus mencuat: 60 persen dari mereka merasa kesenjangan sosial dan ekonomi berdampak signifikan pada kehidupan mereka — sementara para pemimpin yang ada, termasuk yang muda, kerap dinilai tidak cukup peka menangkap apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.

“Jawa Barat butuh pemimpin muda yang tahu rasanya jadi anak muda Jawa Barat hari ini — yang pernah bingung cari kerja, yang tahu betul bagaimana sulitnya mengakses pendidikan yang layak, yang tidak asing dengan persoalan orang biasa. Pemimpin yang lahir dari tengah masyarakat, bukan yang baru turun ke masyarakat ketika butuh suara,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, yang akrab disapa Abah Iwan di Bandung dalam acara PKS Muda Jabar Summit di Kabupaten Bandung Bara, pada Sabtu (29/8/2026) .

Para pakar kepemimpinan mengingatkan bahwa banyak pemimpin muda yang pintarnya luar biasa, tapi tidak cukup peka untuk menangkap apa yang masyarakat butuhkan. Di sisi lain, kejenuhan masyarakat terhadap pemimpin yang tak berempati sudah meluap — bahkan terungkap melalui simbol-simbol kreatif yang viral di ruang publik, sebagai sindiran terhadap elite yang dianggap tak peduli pada rakyat. Ini bukan sekadar fenomena nasional — di Jawa Barat, dengan 50 juta lebih penduduk dan segala kompleksitas persoalannya, jarak antara pemimpin dan yang dipimpin adalah masalah nyata yang perlu dijawab.

Menjawab persoalan itulah, seluruh pimpinan dan elemen kepemudaan PKS dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat dikumpulkan dalam PKS Muda Jabar Summit. Hadir dalam forum itu pengurus Bidang Kepemudaan DPW dan seluruh DPD, serta pimpinan organisasi sayap kepemudaan: Garuda Keadilan, Gema PKS, PKS Muda, dan Gema Pertiwi. Forum ini sekaligus menjadi evaluasi satu tahun perjalanan struktur kepemudaan PKS Jawa Barat.

Abah Iwan menegaskan bahwa isu yang akan diperjuangkan pemimpin muda ini harus berakar pada persoalan yang betul-betul dirasakan.

“Isu yang paling dirasakan anak muda Jawa Barat hari ini nyata: lapangan kerja yang sempit, biaya pendidikan yang tidak ringan, lingkungan yang makin berat tantangannya. Kalau kita ingin ada yang benar-benar memperjuangkan itu di ruang kebijakan, maka yang harus duduk di sana adalah mereka yang benar-benar pernah merasakannya — bukan sekadar paham dari buku atau laporan,” ujar Ketua DPW PKS Jawa Barat ini.

Di penghujung, Abah Iwan menitipkan harapan yang sederhana namun tidak ringan. Yakni, lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang bukan sekadar bisa melahirkan solusi, tapi juga memahami persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Semoga dari proses yang kita jalani ini, lahir pemimpin-pemimpin muda yang kelak bisa benar-benar mewakili kalangan mereka — yang ketika berbicara tentang sulitnya mencari kerja, mereka bicara karena pernah ada di sana. Yang ketika memperjuangkan pendidikan, mereka tahu persis siapa yang selama ini tertinggal. Itu yang kami harapkan — bukan sekadar wajah muda di kursi legislatif,” pungkasnya.

Check Also

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita. Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah

Leave a Reply