Home / Pusat & Provinsi / PKS: Petani Semakin Miskin, BUMN Gagal Sediakan Pupuk untuk Petani?
PKS: Petani Semakin Miskin, BUMN Gagal Sediakan Pupuk untuk Petani?

PKS: Petani Semakin Miskin, BUMN Gagal Sediakan Pupuk untuk Petani?

Semarang – Pernyataan Meneg BUMN Erick Tohir soal petani yang semakin hari semakin miskin adalah wujud pengakuan nyata bahwa pemerintah gagal mensejahterakan petani.

 Kepemilikan lahan yang hanya 300 sampai 500 meter bisa jadi betul, tapi faktanya negara juga diam saja saat Kepemilikan lahan petani semakin berkurang setiap tahun dengan dalih pembangunan infrastruktur. 

“Pernyataan pak Erick Tohir soal petani semakin miskin ini harusnya ditujukan untuk menilai kinerja pemerintah dan juga BUMN yang ikut mengelola pupuk, saya turun di mana saja ketemu petani keluhan utamanya pasti pupuk mahal dan sulit. Lalu apa yang bisa diperbuat oleh BUMN pupuk? Tanya Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan 

BUMN Pupuk Indonesia tahun 202 memproduksi pupuk subsidi sebanyak 7,8 juta ton yang terdiri dari 4,6 juta ton urea dan 3,2 juta NPK. Jika di lihat produksinya cukup, tapi di wilayah Jawa selalu petani menyatakan kekurangan dan harganya yang mahal. 

Kesejahteraan petani di ukur dengan NTP (Nilai Tukar Petani) sebagai indeks untuk membandingkan harga yang di peroleh petani dan juga harga jual produk petani. Kisaran NTP mulai dari 100 – 105 dengan kategori yang berbeda – beda. Sejak 2015 sampai 2022 bervariasi mulai dari 102 – 106 yang reratanya kisaran 103, ini artinya memang petani masuk kategori penduduk miskin. 

“Problem besar petani kita ini yang utama adalah pupuk, harusnya pak Meneg BUMN memahami ini. Jika pupuk gampang maka petani akan senang dan produksi juga bagus, NTP naik, daya beli naik petani sejahtera” papar Riyono.

Check Also

Kepuasan Publik 95,4 Persen, Abah Iwan Optimis Peningkatan Ekonomi Roll Terwujud – DPW PKS Jawa Barat

Kepuasan Publik 95,4 Persen, Abah Iwan Optimis Peningkatan Ekonomi Roll Terwujud – DPW PKS Jawa Barat

RRI.CO.ID, Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, memastiakan legislatif akan terus mengawal kebijakan daerah agar angka kepuasan publik sebesar 95,4 persen versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga. Secara khusus, DPRD Jabar mendorong Pemprov untuk mengakselerasi tingkat perekonomian masyarakat yang saat ini masih tertahan di kategori ‘sedang’ atau

Leave a Reply