DPC PKS Kec. Mustikajaya Solid. Melayani. Raih Kemenangan.
Jakarta– Sekretaris Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Umar Salim menilai kinerja pemerintah di sektor Pertahanan dan Keamanan perlu banyak dibenahi.
Dalam sektor Pertahanan, Umar menyebut target pemerintah untuk membentuk Minimum Essential Force- (MEF) tidak tercapai.
“Berdasarkan kepada perkembangan lingkungan strategis saat ini maka salah satu strategi yang digunakan adalah dengan kebijakan Minimum Essential Force. Kebijakan ini tidak seutuhnya berjalan dengan mulus,” tutur Umar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/1/2023).
“Melihat tren yang ada dari fase I-III, pencapaian MEF yang tidak memenuhi target dari yang direncanakan dan adanya faktor lain yang menghambat pencapaian target MEF seperti dukungan anggaran pertahanan yang tidak maksimal maka kebijakan MEF ini perlu dievaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip strategi pertahanan ke depan,” sambungnya.
Dalam kasus Papua, ia menyebut Pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya paham separatis yang dipicu adanya kesenjangan sosial, Umar menyebut pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan ekonomi yang dialami masyarakat Papua
“Dalam menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah perlu fokus pada faktor-faktor yang berkontribusi pada berkembangnya faham separatisme di Papua yaitu: Pertama, mencuatnya perbedaan status sosial dan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang,” kata dia.
“Kedua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua yang sampai sekarang belum terselesaikan secara hukum. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius dan terkoordinasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk Membangun Papua dengan Hati demi terciptanya solusi komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua,” lanjutnya.
Lebih jauh, Umar juga menyoroti meningkatkan ketegangan antara China dan Taiwan serta pengaruhnya terhadap negara-negara di ASEAN, Umar menilai Pemerintah perlu membangun soliditas antar sesama negara Asia Tenggara.
“Seiring dengan meningkatnya tensi politik dan militer antara China dan Taiwan di Tahun 2022, banyak pihak meramalkan tensi akan semakin meningkat di Tahun 2023. Sementara itu, disisi lain, soliditas kawasan ASEAN masih menjadi tanda tanya setelah pada 6 Juni 2022 The Washington Post melaporkan bahwa China secara diam-diam telah membangun pangkalan armada Angkatan Lautnya di wilayah Kamboja,” tutur Umar.
“Untuk itu, Pemerintah perlu menyikapinya secara tepat dengan meningkatkan diplomasi Luar Negeri yang terhadap negara-negara ASEAN guna menjaga stabilitas kemanan di Asia Tenggara tetap kondusif di Tahun 2023,” pungkasnya.
