Home / Pusat & Provinsi / Pasangan Amin adalah Representasi Kekuatan Masyarakat Bawah yang Ingin Perubahan – DPW PKS Jawa Barat
Pasangan Amin adalah Representasi Kekuatan Masyarakat Bawah yang Ingin Perubahan – DPW PKS Jawa Barat

Pasangan Amin adalah Representasi Kekuatan Masyarakat Bawah yang Ingin Perubahan – DPW PKS Jawa Barat

Bandung, rmoljabar.id – Antusiasme pendukung mengantar pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah gambaran besarnya dukungan masyarakat terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, Iwan Hermawan, melalui pesan singkatnya, Senin (23/10).

“Ini menggambarkan antusiasme masyarakat dalam memenangkan pasangan Amin. InsyaAlloh selanjutnya akan dibuktikan di bilik suara,” kata anggota DPRD Kota Bandung itu.

Menurutnya, pasangan Amin adalah representasi kekuatan masyarakat bawah yang ingin perubahan di tanah air. Arus perubahan saat ini makin kuat setelah beberapa partai jelas-jelas menghalalkan segala cara mempertahankan rezim yang saat ini berkuasa.

Baginya, koalisi besar yang mengusung anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka adalah bagian dari kelompok yang ingin mempertahankan status quo.

Oleh karena itu, lanjut Iwan, menyambut besarnya keinginan masyarakat akan perubahan, pasangan Amin tak buang buang waktu dan jadi yang pertama daftar ke KPU.

“Menjadi pendaftar pertama adalah upaya menciptakan momentum agar dapat bekerja lebih cepat mewujudkan keinganan masyarakat melakukan perubahan,” terangnya.

Setelah resmi mendaftar, ujar Iwan, PKS dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan langsung tancap gas melakukan kerja-kerja politik untuk mengantarkan pasangan Amin ke Istana.

“Akan diikuti dengan pembentukan Tim Pemenangan di setiap wilayah. Semoga PKS dapat memberikan kontribusi Pemenangan,” tandasnya.

Check Also

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Pengawasan dan Kualitas Layanan Harus Tetap Dijaga – DPW PKS Jawa Barat

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita. Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah

Leave a Reply