Home / Pusat & Provinsi / Dukung Pemberantasan Mafia TPPO, Legislator PKS Yakin Pemerintah Bisa Endus Oknum Pejabat yang Terlibat
Dukung Pemberantasan Mafia TPPO, Legislator PKS Yakin Pemerintah Bisa Endus Oknum Pejabat yang Terlibat

Dukung Pemberantasan Mafia TPPO, Legislator PKS Yakin Pemerintah Bisa Endus Oknum Pejabat yang Terlibat

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar serius memberantas sindikat mafia TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

“Keberadaan mafia TPPO telah menimbulkan korban yang tidak sedikit. Pemerintah harus serius memberantasnya, jangan sekadar basa-basi. Awali dengan membersihkan oknum pejabat yang terlibat membekingi TPPO,” kata Netty dalam keterangan medianya, Sabtu, 8 April 2023.

Menurut Netty, pemerintah memiliki semua instrumen untuk membongkar sindikat tersebut, mulai dari UU Nomor 21 Tahun 2007 hingga unsur aparat seperti Polri dan BIN.

“Pemerintah seharusnya bisa tahu soal oknum pejabat yang terlibat. Agak aneh kalau sampai tidak mampu mendeteksi keberadaan sindikat tersebut,” kata Netty.

Selain itu, Netty juga mempertanyakan realisasi program sosialisasi cegah trafficking yang dibuat Lembaga atau kementerian terkait.

“Apakah selama ini edukasi dan sosialisasi  tentang bahaya TPPO sudah dilakukan secara masif dan merata? Faktanya di lapangan masih banyak anak-anak bangsa yang tertipu dengan modus TPPO,” kata Netty.

Terakhir, Netty mendukung Menkopolhukam untuk memberantas TPPO di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemberantasan sindikat mafia TPPO ini harus dimulai dengan meringkus oknum pejabat yang terlibat. Proses dan berikan hukuman yang tegas agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Sudah saatnya hukum di Indonesia ditegakkan dengan benar, bukan dipermainkan,” tandas Netty.

Check Also

Antisipasi Pangan Mahal, PKS Jabar Bekali Kader Budidaya Ikan Langsung di Waduk Cirata – DPW PKS Jawa Barat

Antisipasi Pangan Mahal, PKS Jabar Bekali Kader Budidaya Ikan Langsung di Waduk Cirata – DPW PKS Jawa Barat

Cianjur — Dengan hampir 52 juta jiwa penduduk, Jawa Barat masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar provinsi. Di saat yang sama, inflasi pangan terus bergerak dan lahan pertanian terus menyusut. Menjawab tekanan itu, Bidang Pertanian, Peternakan, dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Jawa Barat membekali utusan dari 13 kota dan kabupaten dengan pelatihan budidaya

Leave a Reply